LAWORO,IDEKATA.ID, — Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Forum Rakyat Napano Kusambi Bersatu (FRNKB) menggelar aksi demonstrasi di kantor DPRD Muna Barat, Selasa (23/9/2025), menuntut perubahan status kawasan hutan di wilayah Tolimbo dan sekitarnya menjadi Areal Penggunaan Lain (APL).
Jendral lapangan FRNKB, La Ode Muhammad Efendi, mendesak DPRD Muna Barat untuk segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan melibatkan Pemerintah Daerah (Pemda), UPT KPH 5 Pulau Muna, kepala kantor pertanahan, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Mubar.
“Kami meminta DPRD Muna Barat agar melakukan RDP dengan memanggil pihak-pihak terkait. Kami meminta agar status kawasan ini diturunkan menjadi APL,” tegas La Ode Muhammad Efendi.
Massa aksi juga menyampaikan dukungan terhadap penyelesaian proyek rekonstruksi jembatan di Desa Tangkumaho, yang merupakan akses vital bagi masyarakat di tiga desa menuju lahan perkebunan yang masih masuk kawasan.
Tiga anggota DPRD Muna Barat menerima langsung perwakilan demonstran dan berjanji akan mengagendakan RDP serta memperjuangkan tuntutan yang disampaikan. Ketua DPRD Muna Barat, La Ode Rafiuddin, menyatakan bahwa apa yang menjadi tuntutan masa aksi akan ditindak lanjuti dengan mengagendakan RDP dan akan membentuk pansus.
“Apa yang menjadi tuntutan akan kami tindak lanjuti dan agenda RDP kita jadwalkan hari Selasa, setelah itu kita akan tinjau lokasi,” singkat Politisi PDIP ini.
Anggota DPRD lainnya, La Ode Sariba, menambahkan bahwa pihaknya akan memperjuangkan aspirasi masyarakat Napano Kusambi secara kelembagaan. “Langkah awal yang akan kita lakukan adalah melakukan RDP, mengundang semua pihak, kemudian kita dudukan bersama sampai pemerintah pusat mampu mengatensi apa yang menjadi cita-cita kita sehingga lahan itu bisa kita manfaatkan secara turun temurun,” jelas Sariba.
Reporter: Muh. Aswan Uruti
