LAWORO,IDEKATA.ID, — Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Muna Barat (Mubar) melatih ratusan penjamah pangan dari sembilan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dipusatkan di Balai Desa Marobea, Kecamatan Sawerigadi, Sabtu (13/12/2025).
Pelatihan ini bertujuan memperkuat praktik pengolahan makanan aman, bersih, dan bergizi untuk mendukung Program Nasional Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar anak sekolah dan balita di wilayah Muna Barat.
Kepala Dinkes Muna Barat, La Ode Mahajaya, menekankan penerapan ketat Standar Operasional Prosedur (SOP) di setiap SPPG.
“SOP harus selalu diterapkan, sediakan tempat cuci tangan, pemilahan sampah tertutup, penjamah mandi sebelum bekerja, pakai masker, serta kukunya bersih,” tegasnya.
Ia juga menyoroti komposisi gizi seimbang sesuai postur piring gizi Kemenkes. “Zat gizi mencakup lemak, protein, karbohidrat, mineral, dan vitamin. Misalnya, 50 persen sayur-buah dan 50 persen protein-karbohidrat, bukan hanya ayam atau telur,” ujarnya.
Selain itu, La Ode Mahajaya meminta SPPG terapkan metode Last In, First Out (LIFO) untuk pengelolaan stok bahan makanan demi kesegaran dan penerapan prinsip First In, First Out (FIFO) lebih direkomendasikan secara umum guna cegah keracunan.
Terakhir, ia menekankan sterilitas total. “Semua harus steril, bahan makanan, alat pengolahan, hingga pengolahnya,” tutupnya.
Ketua Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (Hakli) Muna Barat sekaligus Sekretaris Dinas Perpustakaan Kabupaten Muna Barat, Ali Muharram, S.K.M., M.Kes, memaparkan syarat ketat bagi para penjamah makanan.
“Mereka harus menjaga kebersihan diri, dilarang merokok, rutin mencuci tangan, memakai masker, dan mematuhi protokol lainnya,” ujarnya.
Ali Muharram juga menyoroti standar lingkungan SPPG yang wajib bersih, dilengkapi tempat pembuangan sampah terpisah untuk basah-kering atau organik-nonorganik.
Ia khawatir terhadap bahan makanan seperti sayur-sayuran dari pasar yang kandungan pestisidanya sering tidak diketahui.
“Bahan-bahan harus dicuci bersih agar residu hilang sebelum diolah menjadi makanan siap saji. Ini mencegah risiko keracunan pada sasaran konsumen,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan komitmen Pemerintah Daerah (Pemda), khususnya Dinkes, dalam mensukseskan program tersebut. Tantangan utama adalah riwayat alergi sasaran yang belum terpetakan, seperti terhadap telur atau ikan tuna.
“SPPG dan Dinkes harus berkolaborasi menelusuri data valid untuk memvariasikan menu sesuai kebutuhan. Yang alergi tidak boleh disamakan dengan yang lain, karena berpotensi mengganggu kesehatan,” tutupnya.
Muhamad Nur Fajar Maga, Koordinator Badan Gizi Nasional (BGN) Muna Barat, menjelaskan bahwa kegiatan penjaman ini merupakan kerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk meningkatkan kapasitas relawan Satuan Pemberdayaan Pangan dan Gizi (SPPG) sebagai salah satu syarat memperoleh Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Kegiatan tersebut juga mencakup pemeriksaan air, kesehatan, serta makanan.
Ia menambahkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan inisiatif nasional yang dicanangkan Presiden RI, Prabowo Subianto.
“Program MBG ini sangat luar biasa. Sasaran manfaatnya tidak hanya menyentuh anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan bayi balita, tetapi juga menghasilkan efek luar biasa bagi masyarakat luas, seperti penciptaan lapangan kerja. Para petani pun dapat menyalurkan hasil tanamannya, seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Hal ini sesuai harapan Bapak Presiden,” katanya.
“Anggaran yang diturunkan dari pusat ke SPPG berdampak pada perputaran ekonomi yang luar biasa di daerah,” tambahnya.
Redaksi
