LAWORO,IDEKATA.ID, – Pernyataan Bupati Muna Barat Laode Darwin pada saat hari penyerahan SK PPPK pada Rabu (17/9) yang menyebut pemerintahan sebelum sebagai perampok APBD dinilai tak berdasar dan penuh dengan tendensi persoalan pribadi.
Hal ini mendapat kecaman serius dari Ketua Pusat Kajian Kebijakan Hukum (PKKH) Sulawesi Tenggara (SULTRA), Nanar Muliamin. Mengatakan dari pernyataan Bupati Muna Barat tersebut kami anggap sangat tidak berdasar, pasalnya beliau langsung menjustifikasi pemerintahan sebelumnya sebagai perampok APBD.
Pertanyaanya siapa yang merampok, apa yang dirampok, berapa jumlahnya?. Kan aneh seorang pemimpin langsung bicara ngawur begitu tanpa data dan fakta yang jelas, harusnya pernyataanya terukur dengan data yang ada”, Ungkap Nanar, Kamis (18/9/2025)
Jika persoalan yang dianggap Bupati Muna Barat mengenai beban utang pembangunan perkantoran seharusnya beliau bersyukur, sebab selama 11 tahun mekar hingga tahun 2023 tidak ada yang berinisiatif membangun Kantor Bupati, Kantor DPRD, Mesjid Agung, dan beberapa kantor lainya. Kan jelas itu, pembangunan perkantoran dianggarkan bertahap. Dan pembayaran sesuai dengan volume pekerjaan yang ada, dan anggaran yang tidak terpakai disilpakan untuk dibayarakan/dianggarkan ditahun selanjutnya”. Tambah Mantan Ketua Kelompok Studi Mahasiswa Barangka”.
Terus soal pengangkatan PPPK ini kan bagian dari instruksi/kebijakan pemerintah pusat yang diusulkan juga oleh pemerintahan sebelumnya dalam hal ini Bapak La Ode Butolo sebagai Pj. Bupati tahun 2024, banyak yang bersyukur atas terangkatnya para honorer yang telah mengabdikan dirinya selama puluhan tahun.
Justru Hal ini akan memacu perputaran ekonomi di daerah, jangan menganggap para PPPK tersebut sebagai beban daerah. Ini kan secara tidak langsung Bupati Muna Barat kelihatan ‘Minamo Namondoi (sudah tidak mampu)’, mengurus keuangan daerah.
Sangat berbanding terbalik dengan pernyataan beliau pada saat masa kampanye dulu yang selalu mengatakan dirinya ‘Apondoi Rampano’ (mampu)’, jangan mengeluarkan pernyataan yang selalu mengkambing hitamkan pemerintahan sebelumnya, harusnya kalau memang ada inidikasi kerugian keuangan negara, aparat penegah hukum sudah pasti menindaki tapi kan sampai sekarang ini tidak ada.
Jangan sampai ada udang dibalik batu dari tuduhan tersebut, dan jangan sampai juga muncul asumsi publik karena beban gaji PPPK akhirnya paket-paket proyek pekerjaan fisik berkurang. Kan Bupati Muna Barati itu konon katanya punya banyak koneksi di Pemerintah pusat, harusnya kan beliau lebih kreatif lagi untuk melakukan lobi-lobi untuk mendatangkan anggaran yang banyak dari sana. Jangan terlihat cengeng, baru utang 20 M saja sudah kelabakan sampai menyebut orang perampok.
Jangan sampai ini efek berkurangnya paket-paket yang seharusnya untuk dibagi-bagikan, kan sudah menjadi rahasia umum terkait permainan bagi-bagi kue tersebut untuk orang-orang tertentu saja”. Tutupnya.
Redaksi
